Krisis Guru di Tengah APBD Loyo, Trenggalek Bakal Ajukan Rekrutmen Jalur Pusat

KBRT - Kondisi fiskal Kabupaten Trenggalek kian terbatas memaksa pemerintah daerah mengambil langkah tak biasa. Untuk menutup kekurangan tenaga pendidik, Pemkab Trenggalek berencana meminta dukungan anggaran langsung dari pemerintah pusat dalam proses rekrutmen guru Aparatur Sipil Negara (ASN).

Langkah tersebut dipicu oleh tingginya beban belanja pegawai daerah yang telah melampaui batas ideal, sementara kebutuhan guru justru belum terpenuhi.

erdasarkan evaluasi terbaru, porsi belanja pegawai Pemkab Trenggalek telah menyentuh angka 42 persen atau setara sekitar Rp 977 miliar dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Angka ini dinilai jauh dari kondisi ideal, terlebih pemerintah pusat menargetkan penurunan belanja pegawai hingga 30 persen pada 2027.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menilai kondisi tersebut sebagai peringatan serius bagi keberlanjutan fiskal daerah.

“Belanja pegawai sudah berada di angka 42 persen. Sementara di sisi lain, Trenggalek masih kekurangan sekitar 1.103 guru ASN,” kata Sukarodin.

Menurut Sukarodin, kekurangan tenaga pendidik bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut langsung kualitas layanan pendidikan. Tanpa tambahan guru, beban kerja sekolah akan semakin berat.

“Guru ini kebutuhan dasar. Kalau tidak dipenuhi, dampaknya langsung ke layanan pendidikan,” tegasnya.

Namun, keterbatasan APBD membuat daerah tidak leluasa membuka rekrutmen secara mandiri.

DPRD bersama pemerintah daerah telah mengusulkan agar rekrutmen guru dilakukan dengan skema satu paket oleh pemerintah pusat, termasuk pembiayaan gaji.

“Usulan kami jelas, rekrutmen itu berikut pembiayaannya ditanggung pusat, supaya APBD tidak makin tertekan,” jelas Sukarodin.

Hingga kini, Pemkab Trenggalek masih menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah pusat terkait jadwal dan mekanisme rekrutmen.

BKPSDM Trenggalek mencatat total ASN saat ini mencapai 10.257 orang, terdiri dari 5.149 PNS dan 5.108 PPPK. Dari jumlah PPPK tersebut, 2.203 merupakan guru.

Meski demikian, kebutuhan tenaga pendidik masih menyisakan kekurangan sekitar 1.103 guru di berbagai jenjang pendidikan.