Kritik Pengurusan SLHS Dapur MBG di Trenggalek, Koordinasi Antar-OPD Lemot

TRENGGALEK – Pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek menyoroti lambannya proses pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur penyedia makanan. Kritik ini muncul setelah salah satu dapur berhasil menyelesaikan seluruh izin operasional secara mandiri.

Dapur MBG yang dimaksud adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangsoko 1. Dapur ini kini telah mengantongi dua dokumen penting, yakni SLHS dan sertifikat halal, yang menjadi syarat keamanan pangan bagi para siswa penerima program.

Perwakilan mitra pengelola dapur dari Yayasan Lumbung Boga Sakti, Imam Waldi, mengatakan seluruh proses administrasi untuk dapur tersebut telah rampung.

“Izin SLHS untuk SPPG Karangsoko 1 sudah keluar, begitu juga dengan sertifikat halal. Jadi hampir semua dokumen perizinan kami sudah lengkap,” ujar Imam.

Meski demikian, ia menilai percepatan perizinan untuk dapur MBG lainnya di Trenggalek masih membutuhkan dorongan lebih dari pemerintah daerah.

“Menurut saya pemerintah daerah di Trenggalek masih kurang proaktif. Aksi jemput bola masih kurang dan koordinasi antar-OPD masih perlu ditingkatkan,” tambahnya.

Data dari Satgas MBG Kabupaten Trenggalek menunjukkan masih banyak dapur yang beroperasi tanpa sertifikat sanitasi resmi. Dari total 59 dapur MBG yang telah berjalan, baru sebagian kecil yang mengantongi SLHS.

Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Saeroni, menyebut hingga saat ini baru 16 dapur yang berhasil memenuhi standar higiene sanitasi.

“Saat ini ada 59 SPPG yang beroperasi di Trenggalek, tetapi baru 16 dapur yang sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi,” jelas Saeroni.

Angka tersebut memang mengalami peningkatan dibanding sebelumnya yang hanya 13 dapur. Namun Satgas masih terus mendorong pengelola dapur lain agar segera mengurus legalitas kesehatan.

Menurut Saeroni, salah satu kendala utama yang dihadapi pengelola dapur adalah pemenuhan persyaratan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Beberapa dapur masih belum memiliki sistem pengelolaan limbah yang sesuai standar kesehatan.

“Persyaratan IPAL menjadi kendala utama di beberapa lokasi. Kami memberi kesempatan kepada pengelola untuk memperbaiki fasilitas mereka agar izin bisa segera mereka peroleh,” ujarnya.