Wajah Pendidikan Trenggalek versi Legislatif: Sekolah Sepi, Guru Kurang

KBRT - Wajah pendidikan di Trenggalek lagi nggak baik-baik saja. Bukan cuma soal kualitas, tapi juga soal angka—angka kekurangan guru yang tembus ribuan dan sekolah dasar yang mulai kehilangan murid.

Sorotan itu datang dari Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin. Ia menilai, setelah urusan pemuda dan olahraga resmi dipisah dari Dinas Pendidikan, seharusnya dinas kini bisa lebih fokus total ke pembenahan sektor pendidikan.

“Pisahnya pemuda olahraga dari Dinas Pendidikan, maka Dinas Pendidikan tentu harus lebih konsentrasi memikirkan jalannya pendidikan. Sekarang konsentrasinya hanya urusan pendidikan,” ujarnya.

Data yang disampaikan Komisi IV menyebutkan, Trenggalek masih kekurangan sekitar 1.114 tenaga pendidik. Angka itu belum termasuk guru yang pensiun maupun meninggal dunia dalam dua tahun terakhir.

“Karena kekurangan guru kita masih 1.114 lebih. Belum ditambah guru pensiun dan meninggal. Dua tahun itu ada sekitar 500 sekian, tentu ini makin membengkak,” paparnya.

Kalau ditotal, beban kekurangan guru bisa makin melebar. Dampaknya? Beban mengajar dobel, distribusi guru timpang, dan potensi turunnya kualitas pembelajaran.

Sebagai lembaga pengawas anggaran pendidikan, Komisi IV mendorong agar kebutuhan Dinas Pendidikan tetap dipenuhi sesuai skala prioritas.

“Harapan Komisi IV tetap, sesuai dengan kebutuhan yang ada di Dinas Pendidikan kita penuhi. Maka harapannya tentu kualitas pendidikan yang ada di Trenggalek ini lebih baik,” tegasnya.

Selain guru yang kurang, ada fenomena lain yang juga bikin dahi berkerut: sejumlah sekolah dasar di Trenggalek kekurangan murid.

Menurut Sukarodin, persoalan ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Perlu kajian komprehensif, termasuk opsi penggabungan (merger) sekolah.

“Kaitannya dengan kekurangan murid, perlu dikaji kaitannya dengan merger. Terkecuali daerah-daerah terpencil yang tidak mungkin untuk di-merger, ini sebuah keniscayaan,” katanya.

Ia mencontohkan SD Negeri Sidomulyo 5 yang dinilai sulit digabung karena faktor geografis.

Fenomena ini, lanjutnya, harus ditelusuri akarnya. Apakah karena faktor demografi—misalnya dampak keberhasilan program keluarga berencana—atau justru karena persoalan kualitas pendidikan yang membuat orang tua memilih sekolah lain?

“Murid yang ada di SD ini kok pada kurang. Apakah urusannya ini sukses KB sehingga usia anak sekolah semakin berkurang? Atau jangan-jangan karena urusan kualitas? Ini mesti dikaji oleh Dinas Pendidikan,” ujarnya.