TRENGGALEK - DPRD Kabupaten Trenggalek mengeluarkan sejumlah catatan penting untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek dalam rapat paripurna, Rabu (22/04/2026) lalu. Salah satu yang jadi sorotan adalah besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2025 yang dinilai masih perlu ditekan agar program pembangunan lebih optimal.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyebut Silpa tahun 2025 mencapai 5,6 persen. Angka tersebut diharapkan bisa ditekan di bawah 5 persen pada tahun berikutnya.
“Silpa kita di tahun 2025 itu 5,6 persen. Harapan kita ke depan tidak lebih dari 5 persen, supaya program-program bisa lebih optimal terlaksana,” ujarnya.
Menurut Doding, dalam komponen Silpa terdapat pos-pos yang memang wajib, seperti dana cadangan dan kebutuhan pegawai. Namun, pengendalian tetap diperlukan agar tidak terlalu besar dan menghambat penyerapan anggaran.
Selain soal Silpa, DPRD juga mendorong peningkatan pendapatan daerah. Fokus diarahkan pada sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan retribusi.
“Yang kita fokuskan adalah peningkatan pendapatan dari BUMD dan retribusi. Kalau pajak sudah tercapai, tidak perlu dipaksakan naik karena bisa membebani masyarakat,” jelasnya.
DPRD juga meminta Pemkab lebih aktif memaksimalkan potensi pendapatan dari pemerintah provinsi dan insentif pusat, terutama melalui peningkatan kinerja dan prestasi daerah.
Di sektor pelayanan publik, rumah sakit daerah diminta meningkatkan kualitas layanan sekaligus mempercepat digitalisasi sistem manajemen.
“Pelayanan rumah sakit harus ditingkatkan, termasuk digitalisasi manajemen dan layanan,” tambahnya.
Sementara dari sisi belanja, DPRD menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Kebijakan ini disebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
“Efisiensi harus terus dilakukan. Tahun lalu sudah ada efisiensi, ke depan masih ada peluang efisiensi lagi,” ujarnya.
Doding mengungkapkan, sebelumnya Pemkab Trenggalek mampu menghemat sekitar Rp9 miliar melalui kebijakan kerja fleksibel seperti work from anywhere (WFA) dan work from home (WFH).
Namun, DPRD juga menyoroti tingginya belanja pegawai yang saat ini mencapai sekitar 42 persen dari total anggaran. Padahal, idealnya belanja pegawai berada di kisaran 30 persen, agar ruang pembangunan infrastruktur bisa lebih besar.
“Targetnya belanja pegawai maksimal 30 persen, sementara belanja infrastruktur bisa mencapai 40 persen,” katanya.
Ia mengakui, tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski begitu, pengurangan pegawai bukan menjadi pilihan utama.
“Kalau terpaksa mungkin ada penyesuaian gaji, tapi harapannya tidak sampai pemutusan kontrak,” tegasnya.
DPRD sendiri mengklaim telah lebih dulu melakukan efisiensi internal, termasuk memangkas belanja operasional hingga 50 persen di beberapa pos.
“Sekarang konsumsi rapat juga disederhanakan, hanya air minum dan makanan ringan. Listrik dan lainnya juga sudah kita efisiensikan,” ungkap Doding.
Untuk sektor pembangunan, DPRD mendukung kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Anggaran tersebut direncanakan digunakan untuk pembangunan jalan dan penguatan sektor pariwisata.
“Sekitar Rp 41 miliar untuk jalan dan sisanya untuk peningkatan pendapatan, termasuk pengembangan pariwisata seperti Goa Lowo dan Pantai Prigi,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga tengah mengkaji penguatan peran BUMD melalui panitia khusus, termasuk rencana tambahan modal bagi Perumda Jwalita.
Ke depan, DPRD berharap kondisi keuangan daerah semakin longgar, terutama setelah beban cicilan utang menurun.
“Kalau cicilan yang sebelumnya sekitar Rp57 miliar bisa turun jadi Rp20-25 miliar, maka ruang fiskal kita akan lebih longgar untuk pembangunan,” kata dia.
Kabar Trenggalek - Politik
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
