TRENGGALEK - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2025 di DPRD Trenggalek mulai memanas. Panitia Khusus (Pansus) menyoroti sejumlah capaian program yang dinilai belum sesuai target, hingga data penting yang belum tersaji dalam dokumen resmi.
Ketua Pansus LKPj DPRD Trenggalek, Sukarodin, menyebut evaluasi kali ini difokuskan pada keakuratan data dan realisasi program di lapangan.
“Di rapat hari ini kita bahas beberapa hal, di antaranya kegiatan dengan target yang tidak tercapai di tahun 2025, kemudian data yang belum tersaji,” ujarnya.
Salah satu yang jadi sorotan adalah klaim peningkatan infrastruktur daerah yang disebut tembus lebih dari 9 persen. Pansus menilai angka tersebut perlu dikaji ulang karena tidak sejalan dengan kondisi anggaran yang justru menurun.
“Kalau kita lihat, anggaran tahun 2024 ke 2025 justru menurun, tapi kok angkanya meningkat. Ini perlu kita gali kebenaran datanya,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan tersebut disebut berasal dari sektor di luar jalan dan jembatan. Namun, Pansus masih akan melakukan pendalaman untuk memastikan validitasnya.
Selain itu, pembahasan juga terganggu karena sejumlah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum tersedia. Padahal, data tersebut menjadi acuan penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Setiap akhir Maret dan April seluruh kabupaten/kota membahas LKPj. Data yang belum tersaji ini harus segera dipenuhi agar tidak terulang kembali,” jelasnya.
Rapat bahkan sempat diskors setelah ditemukan kekurangan pada dokumen LKPj, khususnya terkait rincian pergeseran anggaran sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang belum dicantumkan secara detail.
“Penggeseran itu harus jelas, dari kegiatan apa, untuk apa, berubah menjadi berapa. Ini bagian penting dalam siklus tahunan,” katanya.
Dari sisi capaian kinerja, Pansus mencatat masih ada indikator yang belum mencapai target. Indeks kesejahteraan masyarakat baru berada di kisaran 93 persen, sementara indeks Gini mencapai 97,21 persen.
Di sisi lain, indeks pembangunan manusia (IPM) hampir menyentuh target dengan capaian sekitar 99,4 persen. Namun, indeks pembangunan gender (IPG) belum bisa diukur karena data belum tersedia.
“Pembahasan LKPJ ini menjadi dasar evaluasi untuk kebijakan tahun berikutnya. Yang tercapai akan kita cek, yang belum tercapai kita cari penyebabnya,” katanya.
Kabar Trenggalek - Politik
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
