KBRT - Upaya banding yang diajukan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani porang di Trenggalek membuahkan hasil. Pengadilan tingkat banding memutuskan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,595 miliar dirampas untuk negara.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Trenggalek, Joko Sutrisno, menyampaikan bahwa dalam putusan banding tersebut, tiga terdakwa yakni Samto, Handi Pratomo, dan Arif Fanani tetap dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan serta denda masing-masing sebesar Rp 50 juta.
“Alhamdulillah banding kami dikabulkan. Yang berbeda terkait uang pengganti kerugian negara, jika pada putusan pengadilan tingkat pertama tidak ada yang uang pengganti, di tingkat banding ada,” ujar Joko.
Dengan adanya putusan tersebut, dana senilai Rp 1.595.340.000 yang sebelumnya dititipkan para terdakwa ke rekening khusus Kejaksaan kini ditetapkan untuk dirampas dan disetorkan ke kas negara.
“Kalau putusan sebelumnya, hakim memerintahkan agar uang itu disetorkan ke BNI selaku kreditur,” jelasnya.
Joko menegaskan, putusan hakim banding telah sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Ia menyebutkan, persoalan uang pengganti menjadi salah satu alasan utama Kejaksaan mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama.
“Kami menilai pihak bank sudah mendapatkan asuransi, maka uang pengganti itu harusnya disetorkan ke negara,” imbuhnya.
Kasus ini bermula dari penyaluran KUR senilai Rp 2,6 miliar yang seharusnya diperuntukkan bagi 104 petani porang di Kecamatan Pule. Namun dalam pelaksanaannya, sebagian besar penerima kredit tidak sesuai dengan peruntukan, sehingga berujung pada kredit bermasalah.
Atas perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Trenggalek sebelumnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari perwakilan bank milik negara dan agen penyalur kredit yang terlibat dalam proses penyaluran KUR porang tersebut.
Kabar Trenggalek - Hukum
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
