TRENGGALEK - Pemanfaatan pinjaman Rp70 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dipastikan tidak akan habis untuk pembangunan jalan. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menegaskan, skema ini justru disiapkan untuk mendorong sumber pendapatan daerah baru sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Menurutnya, pembangunan jalan memang tetap penting, namun tidak semua bisa diandalkan sebagai penghasil pendapatan langsung.
“Kalau semuanya digunakan untuk jalan, nanti yang mencicil siapa? Jalan tidak langsung menghasilkan PAD, kecuali di kawasan bisnis. Maka kita harus punya proyek yang bisa menjadi pengungkit pertumbuhan,” ujarnya.
Sebagai gantinya, Pemkab Trenggalek membagi fokus pembiayaan ke sektor penataan kawasan perkotaan dan pengembangan pariwisata. Penataan kota dinilai bisa meningkatkan mobilitas warga sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Konsep ini mengandalkan peningkatan aktivitas masyarakat sebagai pemicu tumbuhnya usaha, mulai dari sektor informal hingga bisnis skala menengah.
“Secara teori, city beautification atau penataan kota bisa meningkatkan traffic. Kalau traffic naik, maka peluang bisnis juga akan tumbuh,” jelasnya.
Di sektor pariwisata, pemerintah tidak hanya memperkuat destinasi yang sudah populer, tetapi juga mendorong munculnya titik wisata baru. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian di antaranya Pantai Prigi, Gua Lowo, hingga kawasan Dilum Wilis.
Langkah ini diambil untuk menghindari ketergantungan pada satu sumber pendapatan wisata saja.
“Kita ingin punya keranjang pendapatan baru. Kalau hanya fokus di tempat yang sudah ramai, kita tidak berkembang,” tegasnya.
Pengembangan kawasan Dilum Wilis juga mulai diarahkan untuk memperkuat ekosistem wisata berbasis investasi. Sejumlah inisiatif swasta, seperti penginapan konsep glamping di area perkebunan kopi, dinilai bisa menjadi pemicu pertumbuhan baru.
“Kalau ekosistemnya hidup, pelaku usaha sudah ada, lalu kita percantik kawasan dan perbaiki akses, maka traffic akan naik dengan sendirinya,” imbuhnya.
Bupati juga mencontohkan keberhasilan skema pembiayaan serupa di sektor kesehatan daerah. Pendapatan rumah sakit milik pemerintah disebut mengalami lonjakan signifikan setelah dilakukan pembangunan berbasis pembiayaan.
“Dulu pendapatan rumah sakit sekitar Rp20 miliar, sekarang hampir Rp140 miliar. Itu yang kemudian membantu membiayai layanan kesehatan masyarakat kurang mampu,” kata dia.
Kabar Trenggalek - Politik
Editor: Zamz



















