Setelah Dikritik BGN, Jumlah Dapur MBG Bersertifikat Higiene di Trenggalek Tambah

KBRT - Sorotan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap rendahnya kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Trenggalek tampaknya langsung direspons pemerintah daerah. Pemkab Trenggalek mengklaim kini terjadi peningkatan signifikan jumlah dapur MBG yang telah mengantongi sertifikat tersebut.

Jika sebelumnya hanya dua dapur yang dinyatakan memenuhi standar SLHS, saat ini jumlahnya disebut bertambah menjadi tujuh dapur. Klaim ini disampaikan sebagai bagian dari evaluasi dan pendampingan yang terus dilakukan lintas organisasi perangkat daerah.

Saeroni menjelaskan, percepatan penerbitan SLHS dilakukan melalui koordinasi intensif antara yayasan pengelola dapur, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dinas Kesehatan, hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Kalau dari sisi higiene dan sanitasi di Dinas Kesehatan sebenarnya sudah terpenuhi. Pelatihan penjamah makanan sudah dilakukan, inspeksi kesehatan lingkungan juga sudah dilaksanakan,” jelasnya.

Ia menegaskan, hambatan terbesar dalam proses penerbitan SLHS bukan pada aspek teknis kesehatan, melainkan kelengkapan administratif badan hukum pengelola dapur, baik berbentuk yayasan, PT, maupun CV.

Menurut Saeroni, mekanisme pengajuan SLHS dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan layanan PTSP, dengan tahapan verifikasi berlapis.

“Dari dapur atau yayasan itu mengajukan lewat OSS ke PTSP. Setelah itu diverifikasi, termasuk pelatihan penjamah makanan dan inspeksi sanitasi oleh Dinkes. Kalau sudah disetujui, baru dikembalikan lagi ke PTSP,” terangnya.

Ia menambahkan, sebagian besar dapur MBG di Trenggalek sebenarnya telah menyelesaikan tahapan kelayakan higiene dan sanitasi, termasuk pelatihan penjamah makanan. Namun, masih ada persyaratan administrasi yang belum sepenuhnya terpenuhi sehingga proses sertifikasi belum rampung.

Saeroni juga memastikan, hingga saat ini belum ada dapur MBG maupun SPPG di Trenggalek yang dikenai sanksi terkait pelaksanaan program tersebut.

“Alhamdulillah sampai hari ini belum ada sanksi. Semua berjalan aman dan lancar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, secara terbuka mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya dapur MBG di Trenggalek yang telah mengantongi SLHS. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja di Tulungagung, Sabtu (10/01/2025).

Nanik menyebut, dari sekitar 50 dapur MBG yang sudah beroperasi di Trenggalek, saat itu hanya dua dapur yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. Ia bahkan membandingkannya dengan daerah lain yang dinilai lebih progresif.

“Di sini SLHS Tulungagung lumayan 48, dari 60 yang operasional, tapi Trenggalek ini agak bikin sedih nih, cuman 2, dari 50 operasional,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa percepatan sertifikasi tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga menjadi indikator kesiapan daerah dalam menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat program MBG.