TRENGGALEK — Polemik tuntutan warga yang meminta Camat Pule dipindah tugas kini mendapat tanggapan langsung dari Camat Pule, Dwi Ratna Widyawati. Ia menegaskan kondisi masyarakat di Kecamatan Pule sebenarnya tetap kondusif dan aktivitas pemerintahan berjalan normal.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pule Manunggal (ALMAS PUMA) menyampaikan aspirasi agar Camat Pule dipindah dari jabatannya. Aspirasi itu sempat akan dibawa dalam aksi demonstrasi ke Pendapa dan DPRD Trenggalek sebelum akhirnya diganti dengan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
Dalam audiensi tersebut, warga menyampaikan beberapa tuntutan mulai persoalan infrastruktur jalan dan jembatan, evaluasi kinerja camat, hingga permintaan pemindahtugasan Camat Pule.
Menanggapi hal itu, Dwi Ratna mengatakan dirinya tetap menghormati aspirasi masyarakat dan menyerahkan keputusan kepada pemerintah daerah.
“Ketika ada seperti itu saya ndak papa, disuruh pergi ya pergi, disuruh kerja ya bekerja, kalau soal jabatan tidak dibawa mati saya sudah ikhlas,” ujar Dwi.
Meski demikian, ia menilai kondisi sosial masyarakat Pule sehari-hari sebenarnya tetap berjalan baik dan guyub.
“Untuk Kecamatan Pule secara umum dan keseharian sebenarnya warga Pule itu guyub, tidak ada kendala dan masalah. Kalau ada kendala kami selesaikan dengan baik,” katanya.
Ia mengaku selama ini rutin berkeliling desa dan melakukan pembinaan ke sepuluh desa di wilayah Kecamatan Pule.
Menurut Dwi, kelompok yang menyuarakan aksi selama ini juga bukan seluruh masyarakat Pule.
“Hanya saja pada pekan lalu mendengar kalau mau ada gerakan demo. Ujung-ujungnya pendemo ini mohon izin mohon maaf ya tetap orangnya itu-itu saja,” ucapnya.
Dwi juga menyinggung proses audiensi yang menurutnya belum sepenuhnya memberi ruang bagi pihak kecamatan untuk menjelaskan situasi secara menyeluruh.
“Saya ndak punya hak jawab apapun saat audiensi,” katanya.
Dalam forum tersebut, kata dia, sembilan kepala desa hadir langsung dan satu kepala desa izin karena ada agenda lain.
Terkait tudingan soal pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Dwi membenarkan sempat ada keterlambatan penyetoran di beberapa desa. Namun ia menegaskan persoalan itu sudah diselesaikan dan tidak menghambat administrasi.
“PBB itu di Maret terselesaikan, tetapi tidak masalah, tidak ada kendala. Permasalahan hanya mundur waktu,” jelasnya.
Ia juga membantah adanya persoalan pribadi dengan warga terkait pemasangan lampu di halaman kantor kecamatan yang sebelumnya ramai dibahas.
Menurutnya, yang dipersoalkan bukan aktivitas warga, melainkan penggunaan aset milik pemerintah daerah yang harus mengikuti prosedur.
“Karena itu aset pemda, ketika dipasang lampu atau tongkat itu harus izin,” ujarnya.
Dwi mengatakan pihak kecamatan bersama Forkopimcam sebenarnya sudah melakukan komunikasi dan mengingatkan agar pemasangan fasilitas tersebut menyesuaikan aturan yang berlaku.
“Sebetulnya tidak ada masalah, kami juga welcome. Tapi caranya harus disesuaikan aturan,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga menanggapi tuntutan terkait pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Pule. Menurutnya, beberapa proyek infrastruktur sebenarnya sudah masuk tahap perencanaan pemerintah.
“Jalan sudah masuk perencanaan dan akan dibangun. Di PUPR Mei ini juga mulai dikerjakan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Trenggalek Edy Soeprianto sebelumnya menyatakan Pemkab Trenggalek saat ini masih melakukan evaluasi terkait polemik di Kecamatan Pule.
Untuk sementara, Camat Pule diminta menjalankan tugas dengan sistem work from home sambil menunggu proses administrasi pemindahtugasan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Respon pemerintah daerah akan melakukan evaluasi,” ujar Edy beberapa waktu lalu.
Kabar Trenggalek - Politik
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
