PULE, TRENGGALEK — Suasana Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, lagi ramai diperbincangkan. Bukan karena event atau wisata, tapi karena tuntutan warga yang ingin Camat Pule dipindah tugaskan dari jabatannya.
Desakan itu datang dari Aliansi Masyarakat Pule Manunggal (ALMAS PUMA). Mereka sebelumnya berencana turun aksi ke Pendapa dan DPRD Trenggalek pada Rabu (06/05/2026). Namun rencana demonstrasi urung dilakukan setelah Pemkab Trenggalek memilih membuka ruang dialog dengan warga.
Musyawarah akhirnya digelar di kantor Kecamatan Pule. Yang datang bukan cuma warga biasa. Sejumlah kepala desa, perangkat desa, hingga tokoh masyarakat ikut hadir dalam forum tersebut.
Koordinator Lapangan ALMAS PUMA, Agus Trianta, mengatakan inti tuntutan masyarakat sebenarnya sederhana. Mereka ingin ada pergantian kepemimpinan di Kecamatan Pule.
“Ya, kita cuma minta memindah tugaskan beliau (Camat Pule). Itu inti tuntutan masyarakat,” ujar Agus, Kamis (07/05/2026).
Agus menyebut keresahan warga bukan muncul tiba-tiba. Menurutnya, sudah ada beberapa persoalan yang selama ini menjadi pembicaraan masyarakat.
Salah satu yang ramai dibahas adalah persoalan lampu penerangan yang dipasang warga di sekitar kantor kecamatan. Lampu itu disebut dipasang secara swadaya untuk mendukung aktivitas UMKM dan angkringan warga saat malam hari.
“Mas Manto itu pakai uang pribadi dan listrik pribadi agar Pule lebih hidup malam hari. Tapi malah muncul konflik,” katanya.
Menurut Agus, ketegangan antara warga dan Camat Pule bahkan sempat memanas. “Pernah sampai emosi dan hampir terjadi perkelahian,” imbuhnya.
Tak hanya itu, forum warga juga menyinggung dugaan persoalan pengelolaan uang pajak bumi dan bangunan (PBB) desa. Agus menyebut ada uang setoran pajak masyarakat yang disebut sempat dipinjam di tingkat kecamatan.
Akibat persoalan itu, menurut dia, petugas pemungut pajak desa sempat mengalami tekanan karena harus menghadapi tagihan dari pemerintah daerah.
“Pegawai sampai stres karena terus ditagih, sementara uangnya belum disetorkan,” ucap Agus.
Ia menjelaskan nominal uang pajak yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp 188 juta dari beberapa desa. Agus mengklaim uang tersebut baru dikembalikan sekitar Maret 2026, padahal jatuh tempo penyetoran disebut berlangsung pada September 2025.
Meski begitu, hingga berita ini ditulis belum ada penjelasan resmi terkait dugaan tersebut dari pihak Camat Pule.
Dalam musyawarah itu, Agus menyebut sembilan kepala desa hadir langsung bersama masyarakat. Hanya Kepala Desa Joho yang tidak hadir, meski beberapa tokoh masyarakat desa tersebut tetap datang mengikuti forum.
“Kurang lebih ada 60 sampai 80 orang yang hadir. Mayoritas ingin situasi Pule kembali kondusif,” katanya.
Hasil musyawarah sementara, Pemkab Trenggalek disebut telah mengambil langkah awal. Camat Pule untuk sementara diminta tidak berkantor di Kecamatan Pule.
“Untuk pemindahtugasan, informasinya proses administrasi sudah berjalan melalui sistem kepegawaian,” ujar Agus.
Terpisah, Sekretaris Daerah Trenggalek Edy Soeprianto membenarkan pihaknya telah berdialog langsung dengan masyarakat Pule.
“Respon pemerintah daerah akan melakukan evaluasi. Untuk sementara Camat Pule melaksanakan tugas work from home,” kata Edy.
Pemkab Trenggalek juga memastikan aspirasi masyarakat akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut.
Kabar Trenggalek - Mata Rakyat
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
