KBRT - Wacana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 mulai ramai dibicarakan masyarakat. Namun Pemerintah Kabupaten Trenggalek memastikan hingga awal Januari 2026 belum menerima kepastian resmi dari pemerintah pusat terkait rencana rekrutmen tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Trenggalek, Heri Yulianto, menegaskan belum ada surat maupun regulasi teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang mengatur seleksi CPNS untuk pemerintah daerah.
“Kami sampai sekarang belum menerima informasi resmi dari KemenPAN-RB, baik dalam bentuk surat maupun petunjuk teknis. Situasi ini tidak hanya terjadi di Trenggalek, tetapi juga dialami daerah lain,” kata Heri.
Meski belum ada kejelasan jadwal seleksi CPNS, BKPSDM Trenggalek tetap melakukan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara. Dari hasil pemetaan tersebut, sektor pendidikan menjadi bidang yang paling terdampak akibat keterbatasan jumlah pegawai.
Heri mengungkapkan, Kabupaten Trenggalek saat ini mengalami kekurangan sekitar 1.103 tenaga guru di berbagai jenjang pendidikan. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah.
“Kekurangan guru ini menjadi persoalan paling mendesak karena berdampak pada proses belajar mengajar dan kualitas layanan pendidikan,” ujarnya.
Apabila seleksi CPNS 2026 resmi dibuka, Pemkab Trenggalek berencana menjadikan pemenuhan kebutuhan guru sebagai prioritas utama. Selain jalur umum, BKPSDM juga mempertimbangkan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan guru Sekolah Dasar.
“Kami berharap lulusan PPG Prajabatan bisa menjadi solusi, terutama untuk guru SD. Mereka sudah dibekali pendidikan dan pelatihan sesuai standar kementerian,” kata Heri.
Ia menambahkan, banyak lulusan PPG Prajabatan yang saat ini belum berstatus Aparatur Sipil Negara, meski telah aktif mengajar sebagai tenaga non-ASN di sejumlah sekolah di Trenggalek.
“Mereka selama ini berkontribusi besar di lapangan. Potensi sumber daya manusia ini harus dimanfaatkan secara optimal,” tambahnya.
BKPSDM Trenggalek menyatakan masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat dan memastikan akan segera menyampaikan informasi kepada publik begitu regulasi rekrutmen CPNS diterbitkan.
“Begitu ada kepastian dari pusat, kami akan segera melakukan sosialisasi. Prinsipnya, formasi yang diusulkan harus sesuai dengan kebutuhan riil daerah."
Kabar Trenggalek - Politik
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
