Kepemimpinan Tanpa Nurani: Saat Merit, Emosi, dan Moral Berjalan Sendiri-sendiri

Di banyak forum perencanaan dan pengawasan dari Musrenbang hingga rapat-rapat anggaran, negara hari ini selalu hadir dengan wajah yang rapi. Indikator disajikan, kinerja dipresentasikan, skor dan peringkat dipamerkan. Secara prosedural, hampir tak ada yang salah. Namun justru di tengah kerapian itu, keluhan publik terus berdatangan: kebijakan terasa dingin, pelayanan sering tak peka, dan keadilan terasa menjauh.

Negara tampak bekerja, tetapi seolah lupa untuk merasakan. Masalahnya bukan karena kekurangan aturan, melainkan karena kepemimpinan kehilangan satu kompas penting: Nurani.

Dari ke-empat buku yang belakangan ramai dibaca tentang kecerdasan emosional, sistem merit aparatur, kearifan Nusantara Manunggaling Kawula Gusti, serta etika batin Ihya’ Ulumuddin, bila diletakkan dalam satu bingkai, menghadirkan kritik yang akan sama: kepemimpinan modern terlalu sibuk mengatur, tetapi lupa menumbuhkan kebijaksanaan.

Meritokrasi yang Rapi, tapi Tak Selalu Adil

Sistem merit dalam birokrasi lahir dari niat baik. Ia ingin memutus patronase, mengakhiri politik kedekatan, dan memastikan jabatan diisi oleh mereka yang kompeten. Dari sudut pandang Legislator Daerah, meritokrasi memang penting untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel.

Namun pengalaman pengawasan menunjukkan satu hal: merit sering berhenti sebagai mekanisme administratif, bukan etika kepemimpinan. Kompetensi teknis dinilai, tetapi kepekaan sosial diabaikan. Kepatuhan prosedur dijunjung tinggi, tetapi keberanian moral tak pernah diuji.

Tak jarang kita menemui pejabat yang “lulus semua tahapan”, tetapi gagap menghadapi persoalan warga. Aturan dijalankan dengan rapi, namun keadilan substantif tertinggal.

Punchline 1: Negara bisa sangat adil di atas kertas, tetapi tetap terasa tidak adil di lapangan.

EQ Tinggi dan Kepemimpinan yang Terlalu Lihai

Untuk menutup kekakuan sistem, wacana kecerdasan emosional (EQ) menjadi populer. Pemimpin ideal digambarkan empatik, komunikatif, dan mampu membangun relasi. Dalam praktik pelayanan publik, EQ memang dibutuhkan agar kebijakan tidak terlepas dari realitas sosial.

Namun dari sudut pengawasan kebijakan, EQ juga menyimpan risiko. Tanpa fondasi etika yang kuat, kecerdasan emosional justru bisa berubah menjadi alat kosmetik kekuasaan. Bahasa menjadi ramah, komunikasi terasa hangat, tetapi keputusan anggaran tetap timpang. Empati hadir dalam pidato, tetapi absen dalam keberpihakan.

Di titik ini, EQ hanya membuat kekuasaan menjadi lebih halus, bukan lebih adil.

Punchline 2: Empati tanpa etika hanya akan melahirkan kekuasaan yang pandai berbicara, tetapi enggan bertanggung jawab.

Manunggaling Kawula Gusti: Kuasa sebagai Amanah

Kearifan Nusantara menawarkan perspektif yang nyaris terlupakan dalam diskursus pemerintahan modern. Manunggaling Kawula Gusti tidak menempatkan pemimpin sebagai pusat kekuasaan, melainkan sebagai pengemban amanah yang menyatu dengan nasib rakyatnya.

Dalam pandangan ini, kepemimpinan bukan sekadar jabatan struktural, melainkan tanggung jawab batin. Keputusan publik tidak hanya diuji dari aspek legalitas, tetapi juga dari dampaknya bagi kehidupan warga. Kesalahan kebijakan bukan semata kegagalan teknis, melainkan kegagalan moral.

Filosofi ini relevan: pengawasan tidak cukup berhenti pada kesesuaian aturan, tetapi harus berani bertanya apakah kebijakan itu sungguh menghadirkan keadilan.

Ihya’ Ulumuddin dan Etika yang Hilang

Lebih dalam lagi, dalam lietarsi Ihya’ Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali memberi peringatan yang terasa aktual: ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Dalam konteks negara, peringatan ini menyasar praktik pemerintahan yang kaya regulasi, tetapi miskin refleksi etis.

Kita memiliki banyak peraturan, panduan teknis, dan indikator kinerja.

Namun tanpa pembersihan batin, semua itu mudah berubah menjadi pembenaran. Kebijakan sah secara hukum, tetapi melukai rasa keadilan publik. Prosedur dipenuhi, tetapi nurani dikesampingkan.
Ihya’ menempatkan etika bukan sebagai pelengkap, melainkan fondasi tindakan.

Punchline 3: Ketika hukum kehilangan nurani, kepatuhan hanya melahirkan ketertiban, bukan keadilan.

Empat Jalan yang Tak Pernah Bertemu

Problem kepemimpinan kita hari ini bukan kekurangan konsep, melainkan kegagalan menyatukan nilai. Sistem merit berjalan sendiri. EQ dipraktikkan sendiri. Etika batin dianggap urusan privat. Kearifan lokal diperlakukan sebagai romantisme masa lalu.

Akibatnya, lahirlah kepemimpinan yang cakap secara teknis, tetapi rapuh secara moral; komunikatif di forum, tetapi ragu berpihak dalam keputusan; patuh pada aturan, tetapi alergi pada koreksi nurani.

Negara pun bergerak cepat, namun sering kehilangan arah.

Menjahit Ulang Kepemimpinan Daerah

Dengan literasi ke-empat buku, ketika dibaca bersama, justru menawarkan satu jalan keluar yang sederhana namun berat: menjahit ulang kepemimpinan sebagai kesatuan antara sistem, emosi, moral, dan kesadaran batin.

Merit perlu dituntun oleh etika. EQ perlu diarahkan oleh keadilan. Kearifan lokal perlu dihidupkan dalam kebijakan. dan Hukum perlu dihangatkan oleh nurani.
Bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, ini berarti keberanian untuk tidak sekadar “patuh aturan”, tetapi juga berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

Penutup

Sejarah menunjukkan, negara jarang runtuh karena kekurangan regulasi. Ia runtuh ketika hukum kehilangan makna dan kepemimpinan kehilangan nurani. 

Di tengah krisis kepercayaan publik hari ini, yang kita butuhkan bukan sekadar sistem baru, melainkan pemimpin yang berani mengembalikan moral ke pusat kekuasaan.

Tanpa nurani, merit hanyalah angka. Tanpa nurani, empati hanyalah gaya. dan Tanpa nurani, negara hanya menjadi mesin yang bergerak, tetapi tak lagi menghidupi.