APBD 2026 Cupet, BOSDA Madin Trenggalek Cuma Dua Bulan

KBRT - Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin) di Kabupaten Trenggalek pada tahun anggaran 2026 dipastikan baru mampu meng-cover dua bulan. Kondisi ini diakui langsung DPRD Trenggalek dan dinilai masih jauh dari ideal untuk menopang pendidikan keagamaan dan insentif guru swasta.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menyebut keterbatasan fiskal daerah menjadi penyebab utama minimnya alokasi Bosda Madin dalam APBD Induk 2026. Saat ini, Bosda Madin daerah hanya berfungsi sebagai pendamping dari anggaran provinsi.

“Bosda Madin 2026 APBD Induk kami hanya mampu dua bulan sebagai pendampingan dari provinsi, provinsi penuh untuk enam bulan. Harapannya provinsi menganggarkan enam bulan sehingga utuh satu tahun,” ujar Sukarodin.

Ia menegaskan, DPRD tidak tinggal diam. Kekurangan empat bulan akan menjadi salah satu fokus perjuangan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 agar Bosda Madin bisa berjalan penuh selama satu tahun.

“Untuk APBD 2026 ini kemampuan kami masih dua bulan. Untuk itu di APBD Perubahan nanti seharusnya kami memperjuangkan Trenggalek ini mencukupi kurang empat bulan,” lanjutnya.

Menurut Sukarodin, Bosda Madin tidak sekadar menyangkut operasional lembaga Madrasah Diniyah, tetapi juga menyentuh langsung kesejahteraan guru swasta yang selama ini menjadi garda depan pendidikan karakter anak-anak.

“Bosda Madin itu di dalamnya tidak hanya untuk Madin saja, tetapi juga untuk insentif guru swasta. Kasihan kalau biasanya dapat lalu menjadi tidak dapat,” ucapnya.

Ia menekankan, peran Madrasah Diniyah dan pondok pesantren sangat strategis dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, beban pendidikan karakter akan semakin berat.

“Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu dibenahi, karena pondasi kehidupan itu harus kokoh. Kalau pendidikan karakter tidak ditunjang Madin dan pondok pesantren, itu akan terasa berat,” tegasnya.

Kondisi Bosda Madin yang hanya terbiayai dua bulan ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan. Di tengah kuatnya narasi penguatan karakter dan moral generasi muda, dukungan anggaran justru masih tertatih.