KBRT - Meski berjalan hampir dua bulan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Trenggalek sudah mulai dievaluasi. Komisi IV DPRD Trenggalek memilih pasang alarm lebih awal agar anggaran benar-benar tepat sasaran dan tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat.
Evaluasi tersebut difokuskan pada sektor-sektor vital, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kinerja pendapatan rumah sakit daerah. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menegaskan evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Agenda hari ini menurut Komisi IV sangat penting karena kami ingin mengetahui progres pelaksanaan APBD tahun 2026. Setiap rupiah dalam APBD itu manfaatnya ditunggu-tunggu oleh rakyat,” ujar Sukarodin.
Dari hasil pembahasan dengan Dinas Pendidikan, Komisi IV menemukan persoalan klasik yang kembali muncul, yakni keterbatasan anggaran sharing untuk Madrasah Diniyah (Madin). Saat ini, anggaran yang tersedia baru mampu menutup kebutuhan selama dua bulan, padahal kebutuhan ideal mencapai enam bulan.
“Ini masih jauh dari kebutuhan. Kebutuhan kita enam bulan, sementara baru terpenuhi dua bulan. Artinya masih kurang empat bulan dan nanti harus dilakukan perubahan agar bisa dipenuhi, karena ini kebutuhan penting Madin,” jelasnya.
Menurut Sukarodin, dana sharing Madin digunakan untuk menopang operasional Madrasah Diniyah, mulai dari kegiatan belajar mengajar hingga kebutuhan penunjang lainnya. Kekurangan anggaran tersebut dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan Madin.
“Kalau tahun kemarin hanya bolong dua bulan, sekarang justru bolong empat bulan. Ini tentu memprihatinkan,” tegasnya.
Tak hanya pendidikan, sektor kesehatan juga masuk radar evaluasi. Salah satu sorotan utama adalah tidak lagi dianggarkannya dana untuk kader POKKB pada tahun 2026. Padahal, sebelumnya terdapat sekitar 971 kader yang mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp 48 juta dari pemerintah pusat.
“Di tahun 2026 ini sudah tidak dianggarkan karena dari pusat tidak membiayai lagi, sementara kemampuan APBD kita belum menjangkau ke sana. Mudah-mudahan ini bisa kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi layanan kesehatan, Komisi IV menilai kondisi keuangan RSUD dr Soedomo masih relatif aman. Rumah sakit tersebut tercatat memiliki Silpa sekitar Rp 7,5 miliar, meski masih dibebani utang Rp 12 miliar dan piutang Rp 8 miliar. Persediaan obat juga masih tersedia dengan nilai sekitar Rp 5 miliar.
“Secara umum masih aman dan tidak ada masalah berarti,” katanya.
Untuk RSUD Panggul, Sukarodin melihat adanya sinyal positif. Dari target pendapatan Rp 10 miliar, rumah sakit tersebut telah mengantongi pendapatan sekitar Rp 200 juta. Selain itu, RSUD Panggul kini sudah dilengkapi layanan ruang operasi (OK) dan ICU yang selama ini dinantikan masyarakat.
“Ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat Panggul. Harapan kami, kedepan SDM dan sarana prasarana semakin membaik,” ujarnya.
Ia menambahkan, RSUD Panggul tidak hanya melayani warga Kecamatan Panggul, tetapi juga menjadi rujukan masyarakat dari wilayah sekitar seperti Dongko, Munjungan, Pacitan, hingga Ponorogo.
“Harapan kami RSUD Panggul mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar Panggul, sehingga warga tidak perlu lagi berobat jauh ke Trenggalek, Tulungagung, atau Pacitan,” kata dia.
Kabar Trenggalek - Politik
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
.jpg)
