Tak Mau Ketimpangan Makin Lebar, Pemkab Trenggalek Siapkan Ribuan Talenta UMKM

KBRT - Pemerintah Kabupaten Trenggalek memasang target ambisius dalam RPJMD 2025–2029: mewujudkan daerah yang adil dan makmur dengan mempersempit jurang ketimpangan ekonomi. Salah satu strategi yang digenjot adalah mencetak 5.000 wirausaha baru setiap tahun, termasuk 5.000 perempuan yang akan disiapkan menjadi talenta UMKM.

Asisten Administrasi Umum Sekda Trenggalek, Edif Hayunan Siswanto, mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat luas.

"Kita sudah memiliki program yang luar biasa yaitu mencetak 5.000 wirausaha baru (setiap tahun). 5.000 perempuan untuk disekolahkan menjadi talenta-talenta UMKM," kata Edif.

Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM, mulai dari daya saing produk, perluasan akses pasar, hingga adaptasi digital.

Tak hanya berhenti di pelatihan, Pemkab juga meminta dinas teknis melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap aktivitas ekonomi yang telah berjalan. Riset dan pengumpulan data disebut menjadi fondasi penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

"Data-data itulah yang menjadi dasar kita mengambil kebijakan terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Termasuk juga peningkatan kualitas SDM UMKM. Bagaimana kita bisa mendorong UMKM naik kelas kalau kita tidak punya data?” tegasnya.

Edif menilai, tanpa basis data yang akurat, pemerintah sulit mengukur perkembangan pelaku usaha yang telah mendapat pelatihan maupun bantuan permodalan. Risiko terbesarnya, intervensi kebijakan meleset dari sasaran dan pemerataan ekonomi hanya jadi wacana.

Langkah Pemkab Trenggalek tersebut disebut selaras dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang memuat kebijakan redistribusi dan perlindungan sosial.

Menurut Edif, kebijakan di tingkat pusat seperti bantuan sosial tepat sasaran, subsidi energi dan transportasi, hingga pajak progresif perlu dipantau dan disinkronkan dengan kebijakan daerah.

"Di tingkat nasional ada bantuan sosial tepat sasaran, subsidi energi dan transportasi, hingga pajak progresif. Ini tentu harus kita pantau dan sinkronkan di daerah," ujarnya.