Pengurus Persatuan Kepala Desa Trenggalek Resmi Dilantik, Puryono Pegang Tongkat Komando

KBRT - Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Trenggalek masa bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan, Senin (16/2/2026). Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Ketua DPW PKDI Jawa Timur kepada Ketua DPC PKDI Trenggalek, Puryono.

Momentum ini menjadi penanda dimulainya kepengurusan baru yang diklaim akan menguatkan solidaritas antar kepala desa sekaligus mendampingi desa agar lebih berkembang.

Ketua DPC PKDI Trenggalek, Puryono, menegaskan semangat utama organisasi terletak pada persaudaraan.

“Saya lebih mengedepankan persaudaraan karena ini Persaudaraan Kepala Desa Indonesia. Di organisasi yang baru ini, satu jiwa, satu rasa, satu korsa itu akan lebih diutamakan,” ujarnya.

Selain mempererat kekompakan, pihaknya juga menargetkan pendampingan desa agar lebih maju dan adaptif terhadap tantangan ke depan.

“Program kami adalah mendampingi desa supaya desa lebih baik dan lebih maju ke depan,” tambahnya.

Soal isu perpanjangan masa jabatan kepala desa dua tahun yang sempat disinggung dalam sambutan, Puryono menegaskan hal itu hanya candaan untuk mencairkan suasana acara.

“Itu hanya selingan dalam pidato agar suasana lebih cair,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKDI Jawa Timur, Syaifullah Mahdi, menyebut pengukuhan DPC Trenggalek merupakan bagian dari rangkaian pembentukan kepengurusan di kabupaten/kota se-Jawa Timur.

“Ini bagian dari sekian DPC PKDI yang kita kukuhkan. Alhamdulillah hampir selesai, tinggal Pacitan saja,” katanya.

Ia menegaskan PKDI merupakan organisasi sosial dan tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun.

“PKDI itu murni organisasi sosial, tidak ada hubungannya dengan politik. Kalau ada teman-teman berkomunikasi dengan partai politik, itu urusan pribadi masing-masing. Namun PKDI ingin mengembalikan marwah desa lewat organisasi persaudaraan,” tegasnya.

Menurutnya, PKDI juga berkomitmen mendukung program pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten, dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

“Kita menganggap pemerintah adalah orang tua kita. Kita punya kewajiban membantu program dan visi untuk kesejahteraan masyarakat. Organisasi ini harus hadir dan memiliki nilai manfaat,” ujarnya.

Di tingkat provinsi, PKDI Jawa Timur tercatat telah melakukan sejumlah aksi sosial. Di antaranya mengirim dua truk bantuan sembako untuk korban bencana di Sumatera Utara dan Aceh Tamiang. Selain itu, iuran kepala desa se-Jawa Timur berhasil dihimpun hingga Rp 250 juta untuk membantu korban bencana di Lumajang, Pemalang, Purbalingga, dan Cilacap.

Terkait keberadaan Asosiasi Kepala Desa (AKD), Syaifullah menjelaskan bahwa PKDI lahir dari semangat penyatuan agar organisasi kepala desa tidak terpecah.

“Kita ingin melebur menjadi satu saja. Banyak teman-teman dari AKD bergabung ke PKDI, sehingga secara otomatis AKD dengan sendirinya tidak aktif lagi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti tantangan desa ke depan, termasuk berkurangnya pagu Dana Desa. Menurutnya, kondisi tersebut harus dijawab dengan inovasi dan penguatan kemandirian desa.

“Meski Dana Desa berkurang, kita harus tetap semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tetap membangun desa,” ujarnya.