Hari Kartini, GMNI Trenggalek: Kekerasan Perempuan Masih Nyata, Jabatan Publik Diisi Pelaku Kekerasan

TRENGGALEK - Memperingati Hari Kartini pada 21 April, DPC GMNI Kabupaten Trenggalek melalui Sarinah menyuarakan kritik tajam terhadap kondisi perempuan dan perlindungan anak di daerah. Mereka menilai, peringatan Kartini seharusnya tidak berhenti pada seremoni, melainkan menjadi momentum evaluasi terhadap masih maraknya kekerasan dan ketimpangan sosial.

Bendahara DPC GMNI Trenggalek, Mamik Wahyuning Tyas, menegaskan bahwa realitas di lapangan menunjukkan perempuan, khususnya di desa, masih menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan, mulai dari kekerasan domestik hingga tekanan ekonomi.

"Semangat Kartini harus dimaknai sebagai perjuangan nyata melawan penindasan, bukan sekadar simbol tahunan," kata dia.

Mamik mengungkapkan, berbagai kasus di Trenggalek menjadi bukti bahwa persoalan perempuan belum selesai. Mulai dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung kematian di Kecamatan Pule, hingga dugaan pelecehan seksual di lingkungan pesantren di Karangan dan Kampak.

Selain itu, fenomena pernikahan usia dini dan feminisasi kemiskinan juga masih menjadi persoalan serius. Meski angka pernikahan dini menurun, ia menilai kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan yang ideal bagi anak perempuan.

Di sisi lain, GMNI juga mencatat meningkatnya kekerasan berbasis gender, termasuk di ruang digital, yang menunjukkan perempuan belum sepenuhnya aman, baik di ruang privat maupun publik.

Mamik menyebut, berbagai kasus yang muncul ke publik hanya sebagian kecil dari realitas yang ada.

“Banyak perempuan yang dipukul tapi memilih diam, dilecehkan tapi tak berani melapor, bekerja keras namun tetap miskin. Mereka tidak viral, Mereka tidak masuk berita. Tapi mereka nyata,” ujarnya.

GMNI Trenggalek turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Trenggalek, seperti pembentukan Rumah Perempuan dan agenda TGX Women Summit 2026. Namun, mereka mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti pada simbol atau forum diskusi semata.

"Namun pentingnya langkah konkret yang menyentuh langsung kebutuhan perempuan di akar rumput, seperti layanan pendampingan, pelatihan ekonomi, hingga perlindungan hukum," kata dia.

Selain isu perempuan, GMNI juga melontarkan kritik, pentingnya integritas dalam kebijakan perlindungan anak. Mereka menegaskan bahwa jabatan strategis di Dinas perlindungan anak harus diisi oleh figur yang memiliki rekam jejak bersih dari kekerasan.

"Penempatan individu dengan riwayat kekerasan dalam posisi tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik dan melemahkan sistem perlindungan anak," kata dia.

Sebagai sikap organisasi, GMNI Trenggalek menyatakan penolakan terhadap pengangkatan pejabat yang memiliki riwayat kekerasan terhadap anak, serta mendesak evaluasi terbuka dalam proses penempatan jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah.