KBRT - Banyaknya jabatan Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Trenggalek jadi perhatian serius Komisi I DPRD. Kondisi ini dinilai bukan sekadar soal administrasi, tetapi bisa berdampak pada efektivitas pemerintahan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir, meminta agar kekosongan jabatan segera diisi pejabat definitif. Menurutnya, terlalu lama membiarkan posisi strategis diisi Plt berpotensi memunculkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.
“Agar tidak menimbulkan perdebatan liar yang berpotensi mengarah ke arah sebuah program yang jelas, Bupati harus segera mengisi jabatan tersebut, termasuk untuk mensinergikan aturan pemerintah pusat,” kata Husni Tahir, Jumat 20 Februari 2026.
Ia mengaku prihatin karena sejumlah jabatan di OPD, badan, hingga posisi asisten masih belum terisi pejabat definitif. Situasi ini, menurutnya, menjadi alarm bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar lebih cepat bergerak menyiapkan figur yang kompeten.
“Kita kan bisa melihat ada kekosongan jabatan di beberapa OPD, Badan hingga asisten. Tentu ini bukan sesuatu yang baik. Pendeknya harus segera ada langkah konkret untuk menyikapi,” tandasnya.
Dalam waktu dekat, daftar kekosongan itu diprediksi bertambah. Husni menyebut jabatan di Dinas Pendidikan akan kosong pada Maret mendatang karena pejabat definitif memasuki masa purna tugas.
“Kalau dikalkulasi hampir mendekati separuh dari jumlah OPD yang ada,” ujarnya.
Husni juga menyinggung aspek regulasi. Ia menyebut, berdasarkan ketentuan yang berlaku, Plt memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Hal ini dinilai bisa menghambat percepatan realisasi program daerah.
“BKPSDM harus lebih proaktif untuk melakukan pengajuan. Jika memang belum disetujui kan ada mekanisme lain,” tutupnya.
Kabar Trenggalek - Advertorial
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
