JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah disebut sejak awal tidak dirancang sebagai ladang bisnis. Program ini diklaim lahir dari keprihatinan sosial terhadap kondisi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan anak-anak.
Wakil Kepala Bidang Komunikasi dan Investigasi di Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan gagasan program tersebut berangkat dari pengalaman pribadi Presiden Prabowo Subianto saat melihat langsung kondisi warga di kawasan Cilincing 2012 lalu.
Menurut Nanik, saat itu Prabowo menyaksikan sejumlah warga mengumpulkan sisa makanan dari para buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dimakan kembali bersama keluarga mereka.
“Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapatkan makanan yang layak. Jadi Pak Prabowo itu menganggap Program MBG itu bukan orientasi bisnis,” ujar Nanik dalam workshop bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan di Jakarta.
Nanik menjelaskan, sejak awal program MBG dirancang sebagai bentuk investasi sosial. Karena itu pemerintah membuka peluang kemitraan bagi lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan dapur program tersebut.
Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan lembaga berbentuk yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, maupun keagamaan. Tujuannya agar lembaga yang selama ini aktif membantu masyarakat juga mendapat dukungan untuk memperbaiki fasilitas mereka.
“Di awal, mau tidak mau, mitra itu dalam bentuk CV atau PT. Tetapi, harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun itu ada syaratnya; harus yayasan pendidikan, sosial, keagamaan. Mengapa? Karena waktu itu Pak Prabowo berpikir bahwa yayasan-yayasan ini sudah kerja membantu negara, tapi enggak punya uang sehingga diharapkan kalau ada insentif itu bisa digunakan untuk membenahi pondoknya, membenahi sekolahnya, karena makannya kan sudah dapat dari negara,” kata dia.
Namun dalam perkembangannya, BGN menemukan adanya pihak yang memanfaatkan peluang tersebut dengan mendirikan yayasan baru hanya untuk mengelola dapur MBG. Bahkan ada pihak yang mengoperasikan lebih dari satu dapur dengan orientasi keuntungan.
“Tetapi, hal di luar dugaan terjadi. Sampai bulan Juni, Juli, itu masih on track lah. Kebanyakan adalah yayasan-yayasan yang benar-benar pure yayasan. Tapi begitu Pak Presiden juga karena enggak enak selalu di jalan, "Pak, kapan MBG? Kapan MBG?" Akhirnya target sangat tinggi sekali, muncullah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” ungkapnya.
Menurut Nanik, praktik tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sekaligus menyimpang dari tujuan awal program. Dalam beberapa kasus, orientasi bisnis membuat pengelolaan dapur tidak sepenuhnya memperhatikan fasilitas maupun standar operasional.
“Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena munculnya bukan oleh yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok Yayasan karena orientasinya bisnis tadi. Makanya, kamar pun enggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis,” lanjutnya.
BGN menegaskan seluruh mitra penyelenggara MBG akan terus dievaluasi. Kontrak kerja sama yang diberikan kepada mitra pada dasarnya hanya berlaku satu tahun dan bisa diperpanjang berdasarkan hasil penilaian pemerintah.
“Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka. Kita akan luruskan lagi ke khitahnya bahwa MBG bukan bisnis, tapi MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial. Kalau ada yang otaknya cuma mikir duit, nanti kita hapus. Ada saatnya pasti mereka akan habis karena akan kita evaluasi, evaluasi, evaluasi terus,” tegasnya.
Selain itu, Nanik juga mengingatkan para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai petunjuk teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan.
“Tapi kalian sebagai kepala SPPG berjalanlah di koridor yang benar. Jalankan juknis, jalankan SOP,” ujarnya.
Kabar Trenggalek - Peristiwa
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
