1.512 Dapur Program Makan Bergizi Gratis Disetop, Jawa Timur Paling Banyak

JAWA TIMUR – Operasional ribuan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah dihentikan sementara. Langkah ini diambil Badan Gizi Nasional (BGN) setelah evaluasi menemukan banyak fasilitas layanan yang belum memenuhi standar dasar operasional.

Total ada 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang untuk sementara tidak boleh beroperasi. Unit layanan ini tersebar di sejumlah provinsi di wilayah II, dengan Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah terbanyak.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengatakan penghentian ini dilakukan setelah tim melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan sarana, sanitasi, dan tata kelola dapur MBG.

"Ada 1.512 SPPG kita hentikan sementara operasionalnya, ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional serta persyaratan sarana dan prasarana di sejumlah SPPG," ujar Dony di Jakarta.

Berdasarkan data BGN, dapur MBG yang dihentikan sementara tersebar di beberapa provinsi. Rinciannya meliputi DKI Jakarta 50 unit, Banten 62 unit, Jawa Barat 350 unit, Jawa Tengah 54 unit, Jawa Timur 788 unit, dan DI Yogyakarta 208 unit.

Evaluasi tersebut menemukan sejumlah masalah yang cukup mendasar. Salah satunya terkait sertifikat laik higiene sanitasi yang belum dimiliki banyak unit layanan.

Dari total dapur yang diperiksa, tercatat 1.043 SPPG belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dokumen ini menjadi syarat penting untuk memastikan dapur pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan.

Selain itu, 443 SPPG juga belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan. Padahal fasilitas ini dibutuhkan untuk memastikan limbah dapur tidak mencemari lingkungan sekitar.

BGN juga menemukan beberapa dapur belum menyediakan mess atau tempat tinggal bagi kepala SPPG, ahli gizi, maupun tenaga akuntansi yang bertugas mengelola program tersebut. Kondisi ini tercatat pada 175 unit layanan di sejumlah provinsi.

Meski operasionalnya dihentikan sementara, BGN menyebut langkah ini bukan penutupan permanen. Pemerintah akan melakukan pendampingan agar setiap dapur dapat segera memenuhi standar yang diwajibkan.

“Operasional SPPG yang dihentikan sementara akan dibuka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan operasional dan standar yang ditetapkan telah dipenuhi," pungkas Dony.