Warga Trenggalek di Timur Tengah Didata, Bupati Buka Hotline Darurat

TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek mulai memetakan keberadaan warganya yang berada di kawasan Timur Tengah. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya tensi geopolitik di wilayah tersebut yang berpotensi berdampak pada keamanan maupun mobilitas perjalanan internasional.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, meminta jajaran pemerintah daerah segera mendata warga asal Trenggalek yang saat ini berada di negara-negara Timur Tengah. Pendataan ini mencakup warga yang bekerja, menempuh pendidikan, maupun menjalankan ibadah di kawasan tersebut.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar pemerintah daerah memiliki data awal jika sewaktu-waktu diperlukan koordinasi cepat dengan pemerintah pusat maupun perwakilan Indonesia di luar negeri.

Mas Ipin menyebut, meskipun kota suci seperti Mekkah dan Madinah relatif aman untuk aktivitas ibadah, situasi konflik regional tetap bisa berdampak pada jalur transportasi, khususnya penerbangan internasional.

“Saya sendiri kemarin mengalami penerbangan yang kena cancel dan refund karena kondisi keamanan. Jadi meski ibadah aman, transportasi bisa saja terganggu,” ungkapnya.

Pemkab juga mencatat sementara keberadaan warga Trenggalek di sejumlah negara, mulai dari Dubai, Oman, hingga wilayah yang masuk kategori sensitif seperti Iran dan Israel.

“Kita harus memastikan apakah mereka di sana untuk bekerja, kuliah, atau ibadah, termasuk kemungkinan ada mahasiswa kita di Iran,” tambahnya.

Untuk mempercepat pengumpulan data, pemerintah daerah membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah. 

Warga diminta melaporkan informasi melalui hotline 082 233 343 800 dengan menyertakan data seperti nama, nomor paspor, serta lokasi keberadaan keluarga.

Data tersebut akan digunakan sebagai dasar koordinasi dengan kedutaan besar maupun perwakilan pemerintah Indonesia di negara terkait.

“Silakan hubungi nomor tersebut. Kami akan membantu mengomunikasikan langkah-langkah selanjutnya dengan pihak terkait,” ujarnya.

Di sisi lain, Mas Ipin juga menginstruksikan Sekretaris Daerah bersama sejumlah organisasi perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Koordinasi ini difokuskan pada pemantauan travel warning serta jalur komunikasi dengan kedutaan.

Berdasarkan pendataan awal, diperkirakan terdapat sekitar 100 hingga 150 warga Trenggalek yang berada di kawasan Timur Tengah. Namun angka tersebut masih dalam tahap verifikasi.

“Data sementara sekitar 100 sampai 150 orang. Kami juga sudah mengidentifikasi salah satu warga asal Kecamatan Watulimo yang bekerja di sebuah resort di kawasan Jumeirah,” jelasnya.