Trenggalek Luncurkan Program Sangu Sampah: Siswa Bisa Tukar Sampah Terpilah Jadi Uang Saku

Pemerintah Kabupaten Trenggalek secara resmi mensosialisasikan program inovatif bertajuk Sangu Sampah atau Waste to Coin pada Senin (15/12/2025). Program ini memungkinkan pelajar dari tingkat SD hingga SMA untuk menukarkan sampah anorganik terpilah menjadi poin yang dapat dikonversi menjadi uang saku atau tabungan. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis mengejar target Trenggalek Net Zero Carbon 2045.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, yang hadir secara daring dari Surabaya, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar urusan ekonomi atau menjadikan sekolah sebagai pengepul sampah, melainkan fokus pada pembangunan karakter (character building) generasi muda sebagai "penjaga masa depan" (future guardian).

"Jangan dibayangkan bahwa BUMD itu bank sampah atau pengepul sampah. Program Sangu Sampah ini tujuan utamanya adalah character building. Kita ingin mewujudkan anak-anak Trenggalek yang benar-benar cinta lingkungan, yang merasa worry (khawatir) dan terancam jika tidak membantu orang tua memilah sampah," ujar Bupati Arifin dalam arahannya.

Misi Menekan Emisi Karbon

Bupati Arifin memaparkan data bahwa sektor limbah menyumbang 16 persen dari total emisi karbon di Trenggalek. Berbeda dengan sektor energi atau pertanian yang sulit ditekan emisinya secara drastis, sektor limbah dinilai paling mungkin dikendalikan melalui partisipasi masyarakat.

"Kalau kita bisa menyelesaikan yang 16 persen ini, atau setara 180.000 ton CO2 ekuivalen per tahun, sama saja kita sudah Net Zero. Obsesi saya, target saya, 16 persen emisi dari sektor sampah tidak ada satu pun yang tidak terkelola," tegas Arifin.

Ia juga menyoroti data timbulan sampah di Trenggalek yang mencapai lebih dari 300 ton per hari, namun yang masuk ke TPA baru sekitar 150 ton. Program ini diharapkan dapat menutup celah sampah yang tidak terkelola tersebut.

Mekanisme Waste to Coin

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Trenggalek, Cusi Kurniawati, menjelaskan teknis pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan Instruksi Bupati Trenggalek Nomor 100.3.4.2/2199/406.002.1/2025, sekolah diwajibkan menyediakan tempat pengumpulan sampah terpilah.

"Sampah yang dikelola bukan organik, tapi anorganik yang bisa didaur ulang. Organik harus selesai di rumah. Ada delapan jenis sampah yang bisa disetor, antara lain plastik, kertas, logam, kaca, sampah elektronik, hingga minyak jelantah," jelas Cusi.

Nantinya, setiap siswa (khususnya SMP dan SMA) akan memiliki akun di aplikasi Waste to Coin. Sampah yang dibawa dari rumah akan ditimbang oleh petugas sekolah, dicatat di aplikasi, dan dikonversi menjadi koin.

"Satu kilogram sampah setara dengan satu koin, namun nilai rupiahnya berbeda tergantung jenis sampahnya. Nanti setiap tiga bulan sekali, koin yang terkumpul dikonversi ke rupiah dan bisa dicairkan melalui rekening BPR Jualita atau e-wallet di aplikasi Trenggalek Access," tambah Syarifatul Aisyah, perwakilan PT Jualita Energi Trenggalek (JET) selaku operator program.

Skema Pembagian Keuntungan

Untuk transparansi, Bupati Arifin menjelaskan skema pembagian hasil ekonomi dari sampah yang terkumpul. Hasil penjualan sampah ke pabrik daur ulang (offtaker) akan dibagi menjadi tiga bagian.

"Sepertiga akan dikembalikan ke siswa dalam bentuk nilai koin, sepertiga disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar sekolah-sekolah kita makin bagus, dan sepertiga digunakan untuk operasional serta investasi lanjutan infrastruktur pengolahan sampah," terang Bupati.

Bupati Arifin berharap, dengan adanya insentif ekonomi ini, motivasi siswa dan orang tua untuk memilah sampah dari rumah akan meningkat.

"Saya hanya ingin memberikan doktrin bahwa menjaga lingkungan itu memiliki berkah. Berkahnya tidak hanya terhindar dari bencana, tapi juga ada nilai ekonominya. Bayangkan kalau anak-anak sudah punya basic income dari uang saku sampah ini, ekonomi keluarga pasti lebih kokoh," pungkasnya.

Program Sangu Sampah rencananya akan diluncurkan secara simbolis pada Kamis, 18 Desember 2025, bertempat di Desa Malasan, Kecamatan Durenan, dan akan dievaluasi pelaksanaannya setiap tiga bulan.