TRENGGALEK - Jumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek yang disetop oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kembali bertambah. Hingga Jumat (10/04/2026), ada dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tambahan yang kena suspend, sehingga total menjadi empat dapur MBG yang tidak beroperasi.
Dua lokasi terbaru yang disetop berada di Kecamatan Pogalan, yakni Yayasan Mulia Hiroku Gakkou di Desa Pogalan dan Yayasan Bamboe Future di Bendungan Srabah (Suren). Penghentian dilakukan karena tidak memenuhi standar, mulai dari ketiadaan ahli gizi hingga sarana dan prasarana yang belum sesuai ketentuan.
Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Sunarto, menegaskan bahwa kualitas layanan SPPG akan terus diperketat, baik dari sisi SDM maupun pengelolaan makanan.
"Jadi pada prinsipnya untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini harus semakin lama semakin dituntut kualitas, jadi kualitas pemenuhan standar itu harus dilakukan. Pengawasan dilakukan baik oleh masyarakat baik Satgas maupun instansi," jelasnya.
Ia menjelaskan, setiap temuan pelanggaran akan dilaporkan ke BGN. Jika tidak segera ditindaklanjuti, maka sanksi tegas berupa penghentian operasional bisa diberlakukan.
"Setiap penyimpangan itu akan dilaporkan salah satunya ke Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga ketika penyimpangan itu baik sarana maupun prasarana baik SDM, kemudian pengelolaan makanan untuk sasaran kurang sesuai itu akan menjadi perhatian dan mendapatkan peringatan," kata dia.
"Ketika peringatan itu tidak dilanjuti dengan cepat tentunya dari BGN akan mengambil langkah konkret yaitu salah satunya di suspend," paparnya.
Adapun rincian dua dapur yang baru disetop, yakni Yayasan Mulia Hiroku Gakkou karena tidak memiliki tenaga ahli gizi, serta Yayasan Bamboe Future akibat sarana dan prasarana yang tidak memenuhi standar.
Sebelumnya, dua dapur MBG lain juga sudah lebih dulu dihentikan operasionalnya, yaitu Yayasan Ar Rahman di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, serta Yayasan Al Mursyid di Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan.
Sunarto menegaskan, keputusan suspend sepenuhnya berada di tangan BGN. SPPG yang terkena sanksi masih memiliki peluang untuk kembali beroperasi, namun harus melalui proses verifikasi ulang.
"Suspend itu melengkapi mengajukan tentu ada verifikasi, setelah itu akan di pertimbangkan kembali dan keputusan itu berada di Badan Gizi Nasional (BGN), bukan dari Satgas Daerah," kata dia.
Dampaknya, penerima manfaat di wilayah terdampak sementara tidak mendapatkan layanan MBG. Upaya pengalihan ke dapur lain belum bisa dilakukan karena kapasitas yang sudah penuh.
"Untuk penerima manfaat yang SPPG kena suspend tidak mendapatkan MBG, karena mau dialihkan ke dapur MBG lain sudah penuh," tegasnya.
Berdasarkan data, keempat SPPG yang kini disetop memiliki waktu operasional berbeda. Yayasan Ar Rahman mulai beroperasi sejak 2 November 2025, Yayasan Al Mursyid sejak 1 November 2025, Yayasan Mulia Hiroku Gakkou sejak 29 September 2025, dan Yayasan Bamboe Future sejak 28 Oktober 2025.
Kabar Trenggalek - Peristiwa
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
