Perhutani Ungkap Fakta Lahan Kritis Trenggalek, Rehabilitasi dan Mitigasi Dipercepat

KBRT - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri Selatan mencatat luas lahan kritis di Kabupaten Trenggalek mencapai sekitar 450 hektare. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat sebagian besar lahan berada di kawasan berbatu yang sulit untuk dilakukan penanaman tanaman kayu secara optimal.

Wakil Kepala KPH Perhutani Kediri Selatan, Hermawan, menjelaskan bahwa karakteristik lahan kritis di Trenggalek umumnya hanya ditumbuhi ilalang. Perubahan musim sangat memengaruhi tampilan kawasan tersebut, terutama saat kemarau dan musim hujan.

“Lahan kritis di Trenggalek sekitar 450 hektare. Rata-rata berbatu, sehingga tidak memungkinkan ditanami tanaman kayu-kayuan. Yang tumbuh hanya ilalang,” ujar Hermawan.

Meski menghadapi keterbatasan kondisi alam, Perhutani tetap melakukan rehabilitasi hutan secara bertahap. Pada tahun 2025, kegiatan rehabilitasi dilaksanakan di lahan seluas kurang lebih 21 hektare yang tersebar di beberapa titik wilayah Kabupaten Trenggalek.

Selain program rehabilitasi resmi, upaya penanaman juga dilakukan secara swadaya oleh petugas lapangan bersama masyarakat sekitar hutan. Penanaman ini biasanya dilakukan di lokasi-lokasi kecil yang tidak masuk dalam perencanaan rehabilitasi tahunan.

“Kalau ada pohon pinus yang sudah tua dan tidak memungkinkan ditebang karena kondisi lereng, teman-teman di lapangan melakukan penanaman pengganti. Kadang ada bibit tanaman kayu atau buah, itu ditanam bersama warga,” jelasnya.

Sebagai bagian dari konservasi tanah, Perhutani juga menanam rumput vetiver di sejumlah kawasan rawan. Tanaman ini dinilai efektif untuk menahan struktur tanah sekaligus memiliki nilai manfaat sebagai pakan ternak bagi warga sekitar.

Dalam menghadapi musim hujan dan potensi bencana, Perhutani KPH Kediri Selatan memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek. Sinergi dilakukan untuk memetakan wilayah rawan longsor dan pohon tumbang.

“Kami berkoordinasi dengan BPBD sebagai pusat komando mitigasi. Lokasi rawan longsor dan rawan pohon tumbang kami antisipasi dengan pemasangan banner peringatan dan sosialisasi ke masyarakat,” katanya.

Edukasi kepada masyarakat dilakukan secara rutin, terutama di wilayah rawan seperti Kecamatan Pule dan Kampak. Warga juga didorong aktif melaporkan tanda-tanda awal bencana, termasuk retakan tanah yang berpotensi berkembang menjadi longsor.

“Kalau ada laporan tanah retak atau temuan di lapangan saat patroli, kami langsung koordinasi dengan BPBD. Tujuannya agar tidak sampai menimbulkan korban,” tegas Hermawan.

Ia mencontohkan penanganan cepat kasus tanah retak di Desa Ngerandu. Berkat koordinasi lintas instansi, sebanyak 37 kepala keluarga berhasil dievakuasi ke lokasi yang lebih aman sebelum terjadi bencana.

Berdasarkan peta rawan tanah gerak, sebagian besar wilayah Trenggalek masuk zona merah. Karena itu, Perhutani bersama BPBD terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui sistem peringatan dini dan langkah pengungsian saat curah hujan tinggi.