TRENGGALEK - Proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Trenggalek tahun 2026 masih berada di tahap awal. Hingga pertengahan Maret, sebagian besar paket masih sebatas Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan belum masuk ke tahap tender.
Data Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) mencatat, dari RUP yang telah diunggah perangkat daerah, baru sekitar 22 paket tender dan 1 paket seleksi yang siap diproses lebih lanjut.
Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Trenggalek, Suprihadi, menjelaskan bahwa paket yang sudah masuk didominasi jasa konstruksi serta satu paket jasa konsultasi dari Dinas Pendidikan.
“Progres sampai saat ini kami sudah mengumumkan setelah menerima pelimpahan dari Dinas Pendidikan, pemilihan jasa konsultasi dari dinas pendidikan yaitu untuk penyusunan dokumen lingkungan, untuk sekolah rakyat, dan sudah kami umumkan dalam tahap pra kualifikasi (12/03/2026) lalu,” ujarnya.
Sementara untuk paket konstruksi, prosesnya belum berjalan karena masih menunggu pelimpahan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Tahapan tersebut bergantung pada kesiapan dokumen perencanaan.
“Itu untuk konstruksi kami menunggu karena menyesuaikan dengan pelimpahan perangkat daerah, sebagian besar mungkin perencanaan yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah, mungkin setelah perencanaan dan review nanti segera dikirim ke kami, dan disini langsung kami susun tahapan tender,” jelasnya.
Mayoritas paket tersebut bersumber dari APBD induk 2026. Jika proses pelimpahan berjalan sesuai rencana, tahapan tender ditargetkan mulai April hingga Mei, dengan kontrak pekerjaan pada Juni.
“Harapan mungkin segera dilimpahkan ke kami, sehingga kami melaksanakan pemilihan di April-Mei, dan Juni sudah berkontrak, sehingga tidak sampai akhir tahun pekerjaan sudah selesai dan bisa dinikmati oleh masyarakat,” tambahnya.
Salah satu paket dengan nilai terbesar dalam RUP berasal dari Dinas PUPR, yakni pembangunan Jembatan Kembang Sore di Kecamatan Pule dengan pagu anggaran sekitar Rp 6,4 miliar.
Di sisi lain, tidak semua pekerjaan menggunakan skema tender. Untuk pekerjaan jalan, sebagian besar direncanakan melalui metode e-purchasing lewat e-katalog, yang menjadi kewenangan pejabat pengadaan di masing-masing OPD.
UKPBJ juga mengantisipasi kendala teknis dalam sistem pengadaan dengan mengatur jadwal operasional aplikasi.
“Ini mungkin kami identifikasi aplikasi kami untuk menghindari gangguan itu biasanya di hari libur sabtu minggu maintenance dan kami hindari jadwal yang bersifat upload untuk kami mengunduh dokumen itu kami upayakan hari hari tidak bersama dengan maintenance,” kata dia.
Kabar Trenggalek - Politik
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
