KBRT - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai terasa dampaknya bagi pelaku UMKM di Kabupaten Trenggalek. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskomidag) setempat mencatat, hingga kini ada 21 pelaku usaha yang telah menjalin kemitraan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Diskomidag Trenggalek, Saniran, mengatakan pendataan terus dilakukan untuk memastikan pelaku usaha lokal mendapat akses pasar dari program MBG.
“Alhamdulilah kami sampai saat ini terus mendata, data yang masuk sampai saat ini sekitar 21 pelaku UMKM yang bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dari berbagai produk,” jelasnya.
Saniran menjelaskan produk yang sudah masuk kemitraan cukup beragam, mulai dari roti, tahu, telur, hingga produk makanan lainnya. Bahkan ada juga produk nonmakanan seperti kaos yang turut terserap dalam ekosistem MBG.
Menurut Saniran, keterhubungan ini merupakan dampak dari kegiatan business matching yang sebelumnya digelar. Saat itu, data SPPG dikumpulkan lengkap berdasarkan nama, alamat, hingga nomor telepon untuk mempermudah akses bagi UMKM.
“Iya jelas ini dari dampak bisnis matching, kemarin waktu bisnis matching ada pendataan SPPG kami data by name by addres maupun by phone,” kata Saniran.
Bagi pelaku UMKM yang belum sempat ikut kegiatan tersebut, Diskomidag tetap mengirimkan data, sehingga komunikasi bisa langsung terjalin tanpa harus menunggu forum tatap muka.
“Jadi pelaku UMKM yang belum sempat ikut bisnis matching kami kirimkan datanya, mereka menawarkan sendiri melalui telepon atau komunikasi langsung, kami juga berpesan kepada koordinator wilayah SPPG, bahwa ketika ada UMKM menghubungi, kami mohon para pelaku SPPG menanggapi, apakah nanti cocok atau tidak yang penting sudah komunikasi dulu,” ujarnya.
Skema ini sengaja dibuat lebih fleksibel. Jadi, UMKM tak harus menunggu difasilitasi dalam satu ruangan, tapi bisa langsung pitching produknya ke SPPG.
Seluruh UMKM yang sudah terhubung dipastikan memiliki sertifikasi halal, sesuai standar kebutuhan MBG. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat, Diskomidag siap memfasilitasi prosesnya.
“Yang sudah konek itu semua sudah memiliki sertifikasi halal, dan bagi yang belum maka akan kami fasilitasi, kemudahan perizinan yang reguler tentu ada biaya, tetapi secara proses SOP kami pandu dan fasilitasi,” tutur Saniran.
Langkah ini dinilai penting agar produk yang masuk dalam rantai pasok MBG memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.
Dari 21 UMKM yang sudah bermitra, total omzet sementara yang tercatat mencapai rata-rata Rp600 juta per bulan. Angka tersebut merupakan akumulasi dari seluruh pelaku usaha yang sudah terkoneksi dengan SPPG.
“Informasi dari data ini yang sudah masuk, omzetnya 1 bulan rata-rata 600 juta dari 21 pelaku usaha yang sudah nyambung tadi,” katanya.
Diskomidag juga telah menyebarkan informasi kepada UMKM lain yang produknya sesuai dengan kebutuhan MBG agar segera berkomunikasi dengan SPPG.
“Kami sudah pasang informasi kepada UMKM yang memungkinkan kriterianya memenuhi dengan kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) itu untuk berkomunikasi dengan SPPG, caranya kami kirimkan data SPPG, biar komunikasi langsung tidak kami pertemukan dalam satu ruang,” ucapnya.
Jika ada kendala dalam proses kemitraan, pelaku usaha diminta melapor ke Diskomidag. Pihak dinas mengaku telah terhubung dengan Satgas MBG di Trenggalek untuk membantu penyelesaian hambatan.
“Kemudian ketika hambatan kami meminta untuk komunikasi dengan kami, dan kami juga tersambung dengan Satgas MBG di trenggalek,” ujar dia.
Kabar Trenggalek - Ekonomi
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
