Soal 19 Ribu Sapi di Program MBG, BGN: Itu Cuma Simulasi, Bukan Kebutuhan Harian

TRENGGALEK - Isu kebutuhan hingga 19.000 ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya diluruskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Angka tersebut disebut bukan kebutuhan riil, melainkan sekadar simulasi perhitungan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa angka itu muncul dari asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak menu daging sapi secara bersamaan dalam satu hari.

"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," jelasnya usai meresmikan SPPG Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/04/2026).

Dalam praktiknya, setiap SPPG tidak selalu menyajikan menu berbahan daging sapi. Variasi menu justru menjadi kunci dalam program MBG, mulai dari telur, ayam, ikan, hingga daging sapi.

Dadan menyebut, jika satu dapur memang memasak menu sapi, kebutuhan dagingnya bisa mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram dalam sekali proses memasak, setara satu ekor sapi.

"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," paparnya.

BGN pun menegaskan tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan di pasar.

Pengalaman sebelumnya menjadi pertimbangan. Saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober, menu nasi goreng dan telur disajikan untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000," ungkapnya.

Dari situ, BGN memilih pendekatan yang lebih fleksibel dengan menyesuaikan menu berdasarkan potensi lokal dan kebiasaan masyarakat di masing-masing daerah.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," ujarnya.