KBRT - Kursi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Trenggalek hingga kini masih diisi Pelaksana Tugas (Plt). Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin memastikan pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah penataan, mulai dari pergeseran jabatan hingga asesmen pejabat.
Menurut Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu, kekosongan jabatan terjadi seiring adanya pejabat yang memasuki masa pensiun. Karena itu, Pemkab Trenggalek tidak ingin gegabah, tetapi tetap menyesuaikan kebutuhan organisasi dan mekanisme yang berlaku.
“Ya nanti kami lihat dulu yang jelas kami akan melakukan pergeseran dulu sesuai dengan kebutuhan, karena sudah ada yang pensiun, kalau kemudian yang kosong itu bisa diisi oleh yang selevel, kami akan melakukan pergeseran, atau job fit, kemudian akan kami lakukan asesmen sesuai dengan mekanisme nanti tim Baperjakat dan BKPSDM untuk mempersiapkan,” ujar Mochamad Nur Arifin.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pengisian jabatan tidak hanya soal cepat, tetapi juga tepat. Pemkab Trenggalek, kata Mas Ipin, akan mengombinasikan pergeseran internal, job fit, hingga asesmen untuk memastikan pejabat yang duduk benar-benar sesuai dengan kebutuhan OPD.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Trenggalek menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun kepada 90 PNS dengan TMT 1 Februari, 1 Maret, dan 1 April 2026. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Rabu (21/01/2026).
Dari jumlah tersebut, dua pejabat eselon II resmi memasuki masa purna tugas, yakni Agus Setiyono selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek dan Totok Rudijanto yang menjabat Staf Ahli Bupati sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Pensiunnya dua pejabat tersebut berpotensi memperpanjang daftar jabatan eselon II yang belum terisi secara definitif. Kabar Trenggalek mencatat, setidaknya ada delapan jabatan strategis yang saat ini masih kosong atau diisi Plt, mulai dari Direktur RSUD dr. Soedomo hingga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Trenggalek, Heri Yulianto, menegaskan bahwa pengisian jabatan menjadi agenda prioritas di awal tahun 2026 agar kinerja OPD tidak berjalan di tempat terlalu lama.
“Setelah pengukuhan kelembagaan baru tanggal 31 Desember 2025, memang masih ada perangkat daerah yang belum memiliki JPT definitif. Di awal tahun ini kami rencanakan pengisian, baik melalui job fit maupun seleksi terbuka,” kata Heri dalam berita Kabar Trenggalek yang terbit pada 9 Januari 2026.
Ia menyebut, proses pengisian tidak hanya menyasar jabatan pimpinan tinggi pratama, tetapi juga jabatan administrator dan pengawas. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan dan efektivitas birokrasi.
Menurut Heri, secara regulasi proses job fit JPT bisa memakan waktu hingga tiga bulan. Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan proses tersebut masih bisa dipercepat tanpa menabrak aturan.
“Tahun kemarin kurang lebih satu bulan sudah bisa selesai, tentu dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Heri juga menyinggung dorongan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar daerah tidak membiarkan jabatan kosong terlalu lama. Kekosongan pimpinan OPD dinilai rawan menghambat pengambilan keputusan strategis dan kualitas layanan publik.
“Harapan BKN semua daerah segera mengisi kekosongan jabatan supaya roda pemerintahan berjalan lebih baik dan lancar,” kata dia.
Kabar Trenggalek - Politik
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
