Status ASN Pegawai MBG Trenggalek Masih Abu-abu, Jumlah Dapur Tambah

KBRT - Wacana pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menggantung. Di Kabupaten Trenggalek, kepastian soal siapa saja yang berpeluang diangkat pun belum menemukan titik terang.

Informasi yang beredar sejauh ini menyebutkan bahwa skema PPPK hanya menyasar Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Namun, kepastian resmi dari pemerintah pusat belum diterima oleh daerah.

Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Saeroni, mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya belum memperoleh penjelasan detail terkait mekanisme maupun formasi PPPK bagi pegawai SPPG.

“Kalau terkait PPPK, untuk Trenggalek sendiri kami belum mendapatkan informasi. Apakah PPPK itu untuk pegawai SPPG, SPPI, tenaga gizi, atau akuntan, sampai sekarang belum ada penjelasan,” ujar Saeroni, Selasa (27/01/2026).

Ia menambahkan, informasi terakhir yang diterima di tingkat kabupaten masih sangat terbatas dan hanya menyentuh posisi tertentu.

“Informasi yang kami terima hanya kepala SPPG yang akan diangkat menjadi SPPI, satu orang per SPPG. Untuk tenaga lain seperti ahli gizi dan lainnya, belum ada informasi,” jelasnya.

Meski status kepegawaian masih belum jelas, pelaksanaan Program MBG di Trenggalek terus berjalan. Hingga saat ini, sebanyak 53 dapur MBG telah beroperasi, meski jumlah tersebut masih di bawah target.

Trenggalek sendiri ditargetkan memiliki sekitar 80 dapur MBG atau SPPG yang akan melayani kurang lebih 170 ribu penerima manfaat. Dengan capaian 53 dapur, realisasi layanan baru mencapai sekitar setengah dari target yang ditetapkan.

Perkembangan juga terlihat dari sisi pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jika sebelumnya hanya tiga dapur yang mengantongi sertifikat, kini jumlahnya meningkat menjadi tujuh dapur.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus melakukan pendampingan agar proses penerbitan SLHS bisa dipercepat. Koordinasi dilakukan antara yayasan pengelola, SPPG, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Dari sisi higiene dan sanitasi di Dinas Kesehatan sebenarnya sudah terpenuhi. Pelatihan penjamah makanan sudah dilakukan, inspeksi kesehatan lingkungan juga sudah dilaksanakan,” terang Saeroni.

Namun demikian, ia mengakui bahwa kendala utama justru berada pada aspek administrasi badan hukum pengelola.

“Yang masih jadi kendala adalah kelengkapan administrasi badan hukum pengelola, baik yayasan, PT, maupun CV, yang belum sepenuhnya terpenuhi,” ucapnya.