TRENGGALEK - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Trenggalek masih menyisakan catatan penting. Dari total 64 dapur yang sudah beroperasi, baru 19 yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kondisi ini menjadi perhatian, mengingat dapur MBG berperan langsung dalam penyediaan makanan bagi masyarakat.
Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Sunarto, mengakui masih ada kendala dalam pemenuhan sertifikasi tersebut. Menurutnya, persoalan utama bukan pada teknis pengolahan makanan, melainkan pada administrasi perizinan dasar yang harus dilengkapi.
“Yang beroperasional 64, SLHS 19, Kendala memang ada perubahan mereka harus mengurus persyaratan dasar, seperti PBG, kemudian SLF kemudian memerlukan waktu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar dapur sebenarnya sudah memenuhi standar teknis, terutama dari sisi kesehatan. Namun, proses administratif seperti pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga Nomor Induk Berusaha (NIB) masih menjadi hambatan.
Sunarto juga menyinggung adanya perubahan aturan yang membuat pengelola dapur harus menyesuaikan bentuk kelembagaan, mulai dari perorangan hingga yayasan.
“Kan kemarin ada perubahan, pribadi bisa, yayasan, kemudian yayasan seperti apa itu juga akan menyulitkan,” katanya.
Meski begitu, ia memastikan satgas terus melakukan pendampingan agar seluruh dapur bisa segera memenuhi standar yang ditetapkan.
“Tapi kami juga berupaya melakukan fasilitasi untuk yang bisa kami lakukan, dari beberapa item, terutama yang bidang kesehatan, teknisnya sebagian besar memenuhi, cuman persyaratan dasar saja yang berakibat Nomor Induk Berusaha (NIB),” lanjutnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, Satgas MBG tetap menargetkan kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga, baik dari sisi gizi maupun proses pengolahan.
Sunarto menegaskan, standar operasional prosedur (SOP) tetap menjadi acuan utama dalam operasional dapur.
Selain itu, ke depan pengawasan juga akan diperketat. Satgas tengah menyiapkan sistem monitoring yang lebih menyeluruh agar kualitas setiap dapur bisa diukur secara objektif.
“Kemarin kami juga menyusun instrumen monitoring, kalau sekarang yang berjalan monitoring per sektor, misal kesehatan, perindustrian. Kami akan monitoring secara komprehensif, sehingga kami bisa men skor kualitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” jelasnya.
Kabar Trenggalek - Peristiwa
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
