TRENGGALEK - DPRD Kabupaten Trenggalek mulai menguliti kinerja Pemkab sepanjang 2025 lewat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. Meski sejumlah sektor menunjukkan progres, isu kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih jadi perhatian serius.
Pembahasan diawali dalam rapat paripurna, sekaligus pembentukan panitia khusus (pansus) yang akan bekerja maksimal 30 hari ke depan.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyebut pansus LKPJ dipimpin oleh Sukarodin dan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya pemerintahan selama satu tahun anggaran.
“Setelah menerima LKPJ, DPRD membentuk pansus untuk membahas secara detail. Nanti akan ada dua tahap, yakni pembahasan LKPJ dan pemberian rekomendasi, sebelum masuk ke laporan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Dalam pembahasan nanti, DPRD akan menyoroti capaian lima misi utama pemerintah daerah. Salah satu yang mendapat catatan positif adalah sektor infrastruktur yang dinilai mengalami peningkatan cukup signifikan.
“Pembangunan infrastruktur naik sekitar 10 poin, artinya ada perbaikan yang cukup baik,” jelasnya, Senin (30/03/2026).
Di sisi ekonomi, pertumbuhan PDRB Trenggalek tercatat 5,33 persen, sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 5,1 persen. Indikator lingkungan hidup juga menunjukkan tren membaik, termasuk peningkatan indeks kota hijau.
Namun, DPRD menilai masih ada pekerjaan rumah yang belum tuntas, terutama terkait kemiskinan. Meski angkanya turun dari 10,5 persen menjadi 10,39 persen, posisi tersebut masih berada di atas rata-rata provinsi yang sebesar 9,5 persen.
“Ini menjadi perhatian agar ke depan penurunan kemiskinan bisa lebih maksimal,” tegasnya.
Selain itu, ketimpangan ekonomi juga mengalami kenaikan yang terlihat dari gini rasio yang bergerak dari 0,350 menjadi 0,359.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah tahun 2025 tercatat sekitar Rp 1,93 triliun, dengan belanja daerah mencapai Rp 1,85 triliun. Sementara itu, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sekitar Rp 83 miliar serta kewajiban utang sebesar Rp 56 miliar.
“Detailnya nanti akan dibahas lebih lanjut oleh pansus sebelum DPRD memberikan rekomendasi,” imbuhnya.
Secara umum, sektor pendidikan juga menunjukkan perkembangan positif, meski tetap akan menjadi bagian dari evaluasi dalam pembahasan LKPJ.
Kabar Trenggalek - Politik
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
