35 PMI Asal Trenggalek Tercatat di Timur Tengah, Pemkab Buka Hotline Darurat

TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek membuka layanan hotline bagi warga asal Trenggalek yang berada di kawasan Timur Tengah. Layanan ini disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan bantuan darurat bagi warga, termasuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditengah memanasnya geopolitik, Amerika, Israel dan Iran.

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKO-P2MI), tercatat ada sekitar 35 PMI asal Trenggalek yang bekerja di sejumlah negara di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Trenggalek, Christina Ambarwati, mengatakan hotline tersebut dibuka atas arahan Bupati Trenggalek sebagai langkah antisipasi bagi warga yang membutuhkan bantuan.

"Kalau kementerian luar negeri sudah membuka formulir di otoritas KBRI masing-masing negara, kemudian pemerintah trenggalek pak bupati sudah memerintahkan ke kami membuka hotline layanan bagi WNI yang berada di Timur Tengah, yang negara terdampak untuk layanan bagi WNI asal Trenggalek," kata Christina.

Christina menjelaskan, layanan hotline ini tidak hanya diperuntukkan bagi PMI. Warga Trenggalek yang sedang berada di Timur Tengah untuk tujuan lain, seperti wisata atau keperluan pribadi, juga bisa memanfaatkan layanan tersebut jika mengalami kondisi darurat.

"Apapun dia, baik Pekerja Migran, maupun yang sedang melancong berwisata, apabila mereka membutuhkan layanan kedaruratan dari pemerintah trenggalek selain menghubungi hotline yang disiapkan Kementerian Luar Negeri," ujarnya.

Berdasarkan data Disperinaker melalui SISKO-P2MI, sebaran PMI asal Trenggalek di kawasan Timur Tengah antara lain berada di Arab Saudi sebanyak 16 orang, Qatar 7 orang, Uni Emirat Arab 5 orang, Kuwait 4 orang, Bahrain 2 orang, serta Irak 1 orang.

Sementara di beberapa negara lain seperti Iran, Suriah, Yordania, dan Lebanon tidak tercatat adanya PMI asal Trenggalek dalam sistem tersebut.

Christina menambahkan, jumlah tersebut merupakan data resmi yang tercatat dalam sistem pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah warga Trenggalek yang berada di Timur Tengah lebih banyak dari data tersebut.

Pasalnya, ada kemungkinan sebagian PMI berangkat tanpa melalui jalur resmi atau memperpanjang masa kerja di luar sistem yang tercatat.

"Kemudian yang diperpanjang tidak melalui sistem kami, yang berangkat tidak melalui sistem yang legal dimungkinkan ada di sana, yang kami sampaikan hanya yang bisa kami rekam melalui SISKO-P2MI," jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa mahasiswa asal Trenggalek yang sedang menempuh pendidikan di Timur Tengah tidak termasuk dalam data tersebut karena tidak tercatat dalam sistem PMI.

Hingga saat ini, pemerintah daerah juga belum menerima laporan warga asal Trenggalek di kawasan tersebut yang meminta bantuan darurat.

"Sampai hari ini baru di unggah informasinya, belum ada laporan mereka meminta pertolongan ke Pemerintah Trenggalek," kata dia. 

Hotline Pemerintah Trenggalek: +62 822 3334 3800