TRENGGALEK - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Trenggalek bakal menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk menguji keakuratan data yang disajikan, terutama apakah selaras dengan kondisi nyata di lapangan.
Ketua Pansus LKPj, Sukarodin, menyebut keterlibatan BPS penting untuk menelusuri sumber dan metode pengambilan data yang digunakan dalam laporan tersebut.
Menurut Sukarodin, pansus tidak ingin hanya menerima data mentah tanpa memahami proses di baliknya. Karena itu, pihaknya akan menggali langsung bagaimana angka-angka tersebut diperoleh, termasuk metode survei yang digunakan BPS.
“Untuk Badan Pusat Statistik (BPS) ke depan dalam pembahasan LKPj, akan kami tanya kaitannya dengan mereka dapat angka itu yang di survei mana saja,” ujarnya.
Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Trenggalek. Ia menilai, perlu ada penjelasan rinci terkait metode pengambilan sampel hingga relevansi hasilnya dengan kondisi masyarakat.
“Misal terkait dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM), itu yang di survei randomnya kaya apa akan kami cermati, masuk akal tidak memperoleh angka sebesar itu kalau outcome yang dirasakan oleh masyarakat seperti yang kami rasakan saat ini,” lanjutnya.
Sukarodin bahkan menyinggung kondisi ekonomi riil di lapangan sebagai pembanding. Ia mencontohkan aktivitas di Pasar Pon Trenggalek yang dinilai belum menunjukkan geliat signifikan.
“Contoh urusan ekonomi, kaya Pasar Pon Trenggalek, mana kan ndak ada tanda-tanda menggeliat, ini sebagian dari tolok ukur,” katanya.
Ia berharap data yang disajikan dalam LKPj benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Namun, pansus tetap akan melakukan pengecekan mendalam sebelum menarik kesimpulan.
“Doa kami mudah-mudahan [data dan realita] relevan. Tapi, sekali lagi akan kami cek outcomenya apakah angka itu bener atau enggak,” tegasnya.
Sebelumnya, pansus juga telah menegaskan bahwa rotasi pejabat tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab dalam penyusunan LKPj.
Selain itu, pembahasan tidak akan berhenti pada angka administratif, melainkan difokuskan pada dampak nyata program bagi masyarakat.
“Maka tadi kami sampaikan, tidak ada alasan kami masih menjabat dua atau tiga Minggu. Mesti harus clear dan paham terhadap data-data yang disajikan,” ujar Sukarodin.
“Tidak hanya cukup urusan di tataran angka, tapi outcomenya bagaimana,” imbuhnya.
Kabar Trenggalek - Politik
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
