TRENGGALEK - Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Trenggalek mulai menguji keras laporan kinerja Pemkab Trenggalek tahun 2025. Alih-alih langsung mengapresiasi capaian yang disebut melampaui target, Pansus justru memilih membedah ulang data untuk memastikan tidak sekadar “rapi di atas kertas”.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Trenggalek, Sukarodin, menegaskan pihaknya tidak ingin terkecoh angka yang terlihat positif tanpa verifikasi lapangan.
“Yang hari ini khusus tercapai, kita cek apakah data ini benar atau tidak. Kalau di data capaiannya terlampaui, ini benar apa tidak,” ujarnya, Jumat (17/04/2026).
Sejumlah indikator yang diklaim berhasil mulai diuji satu per satu. Salah satu yang disorot adalah penurunan angka anak tidak sekolah (ATS) dari sekitar 4.917 anak pada 2024 menjadi 3.750 anak pada 2025. Angka ini terlihat impresif, namun Pansus tetap melakukan pencocokan untuk memastikan validitasnya.
Begitu pula dengan klaim penurunan pengangguran dan kenaikan pendapatan per kapita. Meski dinilai selaras dengan kondisi di lapangan, Pansus tidak serta-merta menerima tanpa pembuktian.
“Kemudian kaitannya dengan angka pengangguran turun, pendapatan per kapita naik meskipun sedikit, berarti benar. Hal-hal yang berhasil ini kita apresiasi,” jelasnya.
Sukarodin menegaskan, evaluasi LKPJ tidak boleh berubah menjadi formalitas belaka.
“Ini adalah hisab. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah,” tegasnya.
Capaian lain seperti angka harapan hidup yang disebut mencapai sekitar 75,6 tahun—lebih tinggi dari Jawa Timur dan nasional—juga masuk dalam daftar yang ditelusuri lebih dalam.
Di balik angka-angka yang terlihat positif, Pansus mulai memberi sinyal adanya pekerjaan rumah yang belum tuntas. Salah satunya terkait pekerja migran yang pulang ke daerah tanpa perencanaan ekonomi jangka panjang.
“Jangan sampai pulang hanya puas punya rumah dan kendaraan, tapi susah makan. Ini tidak boleh terjadi,” katanya.
Pansus mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya mencatat data, tetapi juga aktif melakukan pendampingan agar pekerja migran bisa beralih ke usaha produktif.
“Harus ada pendampingan, ada pemantauan, agar mindset berubah. Yang dibangun adalah masa depan, bukan hanya hari ini,” imbuhnya.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Trenggalek tercatat 5,31 persen—nyaris setara Jawa Timur (5,33 persen) dan di atas nasional (5,11 persen). Namun, angka tersebut dinilai belum cukup jika tidak diikuti dampak nyata pada penyerapan tenaga kerja.
Rekomendasi resmi dari Pansus dijadwalkan akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Trenggalek pada 22 April 2026.
Kabar Trenggalek - Politik
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
